ispi
Menu Click to open Menus
Home » Karya » Artikel » Dewan Pendidikan Sebagai Sinergitas Pendidikan di Sekolah dan Masyarakat

Dewan Pendidikan Sebagai Sinergitas Pendidikan di Sekolah dan Masyarakat

(169 Views) September 14, 2017 9:30 am | Published by

Oleh: Ogi Lesmana, S.Pd.I., M.Pd.I.
Anggota Agumapi dan Ketua KKG MI Kota Banjar, Jawa Barat

Pendahuluan

Sejak terbentuknya dan dilantiknya presiden Baru Periode 2014 – 2019 yaitu Ir.H.Joko Widodo sebagai Presiden RI banyak melakukan rekonstruksi dan Transformasi yang beliau lakukan, mulai dari tatanan ekomoni, politik, sosial dan budaya serta transformasi pendidikan serta Agama. Akan tetapi pola manajemen Pemerintahan yang dilakukan oleh presiden RI Ir. H. Joko Widodo belum sepenuhnya didukung oleh semua pihak, dikarenakan adanya miskomunikasi dan ketidak seimbangan antara Sumber Daya Manusia dengan Tingkat Pendidikannya. Disinilah perlunya sebuah Transformasi Pendidikan secara Universal.

Transformasi Pendidikan Madrasah ataupun pendidikan umum kurang efektif, diantaranya pemberdayaan Kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di rubah menjadi Kurikulum Tahun 2013, dengan bertahap diberlakukan dan dihentikan sebagian.Dampak dari ketidak sesuaian kurikulum tersebut membuat para pelaku pendidikan serta pihak Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan menjadi Dualisme Kurikulum yang tidak Sinergis, sehingga melahirkan Pendidikan Liberalisme.

Sesuai dengan Realita diatas, maka sudah saatnya Era Otonomi Daerah dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, membawa nuansa baru dalam pendidikan dan untuk pengelolaan pendidikan diberdayakan dan di Implementasikan kembali. Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat di dalam menyejahterakan masyarakat bidang kehidupan pendidikan. Untuk meningkatkan Kota Banjar pada Khususnya umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan wadah untuk mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi untuk menjamin demokratisasi, akuntabilitas maka Kota Banjar Provinsi Jawa Barat lembaga yang bersifat Independen dan mandiri sebagai mitra pemerintah pendidikan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 harus membentuk dan memberdayakan kembali pembentukan dan peranan Dewan Pendidikan.

Dewan Pendidikan sebagai Sinergitas Pendidikan Madrasah Yang Universal
Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hierarkis dengan satun pendidikan maupun lembaga pemerintah lainya. Posisi Dewan Pendidikan, komite sekolahsatuan pendidikan, dan lembaga – lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing – masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dewan Pendidikan bertujuan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan sebagai peningkatan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan serta mampu menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah.

Dewan Pendidikan menjalankan prenananya yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan ini juga melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industry, pemerintah, dan DPRD serta Walikota ataupun Bupati dan Gubernur berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Disamping itu fungsi dari Dewan Pendidikan yaitu memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah ataupun Pusat dan kepada satuna pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, criteria kinerja daerah dan kebijakan dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan. Sehingga mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan berperan sangat strategis dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman keagamaan yang lebih rasional, membantu dalam membangun generasi yang berwawasan luas, inclusive dan bersikap rasional, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi konflik sosial keagamaan pada masyarakat Indonesia yang beragam. Disamping itu juga madrasah akan menghasilkan output yang memiliki kompetensi – kompetensi yang dibutuhkan baik untuk hidup di masyarakat maupun untuk melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.Untuk lebih memberikan pengaruh dan arah bagi perubahan sosial, maka 3 transformasi yang akan dikedepankan menurut Baidhawy (2005:118), 1) transformasi Diri, 2) transformasi Sekolah, 3) transformasi lingkungan social.

1. Dewan Pendidikan sebagai Tranformasi Diri Sekolah dan Madrasah
Transformasi diri menyangkut sikap dan prilaku individu terhadap keseluruhan kelompok keagamaan, etnik dan budaya yang berbasis pada stereotif, prasangka dan rasisme. Pendidikan di madrasah harus siap dengan adanya kritikan, baik menyangkut pelaksana dibidang pendanaan, pelaksana di bidang kelembagaan, dan pelaksana di bidang kurikulum. Karena transformasi merupakan titik sentral dari inovasi pendidikan juga menekankan prinsip – prinsip martabat kemanusiaan, keadilan, persamaan, kebebasan bertanggungjawab bagi pengembangan pendidikan di madrasah.

2. Dewan Pendidikan sebagai Transformasi Sekolah dan Madrasah
Sekolah sebagai komunitas multicultural harus mampu mengelola keragaman sehingga sehingga sekolah yang bersangkutan hidup dalam keragaman itu sendiri. Multikulturalisme merupakan suatu sistem kepercayaan dan prilaku yang mengakui dan menghargai kehadiran kelompok – kelompok yang beragam dalam organisasi dan masyarakat, memahami dan menilai perbedaan sosio – kultural mereka dan mendorong agar tetap memberi kontribusi berkesinambungan dalam suatu kontek kebudayaan inklusif yang memberdayakan semua dalam organisasi atau masyarakat.

Usaha dalam melakukan perubahan transformasi sekolah melalui dua paradigm : pertama, paradigma toleransi yang ditandai dengan penambahan muatan kurikulum yang tidak mengubah asumsi-asumsi dan konseptualisasi mendasar tentang pendidikan. Paradigma toleransi mendukung apresiasi, rasa nyaman dan toleran terhadap kelompok – kelompok yang tidak serupa dalam suatu kontek pluralitas budaya. Kedua, Paradigma transformasi yang berupaya merestrukturisasi sekolah melalui proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh aspek pendidikan, dari kurikulum hingga kebudayaan sekolah. Tujuan dari transformasi sekolah adalah persamaan dan egalitarianism.

3. Dewan Pendidikan sebagai Transformasi Lingkungan Sosial Sekolah dan Madrasah

Lingkungan sosial yang inklusif bukan hanya sekedar kesadaran dan kepekaan terhadap kebudayaan – kebudayaan, dan ide – ide orang lain dalam memulai proses perubahan di sekolah, akan tetapi lebih menekankan pada pola sikap, nilai, kebiasaan dan keterampilan yang akan dikembangkan di masyarakat, mampu membuat keputusan, keterampilan tindakan sosial, kapabilitas kepemimpinan, ketajaman pandangan politik, dan komitmen moral pada martabat dan persamaan manusia.

Ketiga unsur peranan Dewan Pendidikan sebagai transformasi pendidikan diatas, sebaiknya kita gunakan sebagai pedoman dan penguatan dalam membangun sekolah dan madrasah yang islami dan berwawasan multikultural dengan mengedepankan sikap, nilai, kebiasaan dan keragaman etnis guna menghasilkan perubahan, baik dalam memanage kelembagaan, dan kurikulum. Sehingga Sekolah dan Madrasah siap bersaing dan terdepan dalam bidang IPTEK dan IMTAK.

***

Tags: ,
Categorised in:

No comment for Dewan Pendidikan Sebagai Sinergitas Pendidikan di Sekolah dan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *