ispi
Menu Click to open Menus
Home » Karya » Artikel » Strategi Mengakses Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan untuk Semua

Strategi Mengakses Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan untuk Semua

(294 Views) Mei 21, 2017 12:33 am | Published by

Oleh: Nazaruddin, S.Pd.I.
Kepala MTs Madinatul Ilmi, Langkat, Sumatera Utara

Bila Anda membuat rencana untuk satu tahun, tanamlah padi. Jika Anda membuat rencana untuk sepuluh tahun, tanamlah pohon. Bila Anda membuat rencana untuk seumur hidup, didiklah orang-orang” (Peribahasa )

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, dengan pendidikan diharapkan terjadinya perubahan pola pikir (mainstream) atau cara pandang dan dengannya  perubahan ke arah kemajuan akan menjadi kenyataan.Ia merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Berhasil tidaknya tujuan dapat dilihat pada output yang dihasilkan.Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, pendidikan dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, adanya sinergisitas antara bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya.

Pendidikan juga merupakan faktor utama kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan investasi yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu Bangsa dan  negara. Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Bidang Pendidikan Islam berusaha sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan persiapan program wajib belajar 12 tahun, dari program sebelumnya yang telah sukses yakni wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Nasional anak kelompok umur 7-12 tahun (99.09%), umur 13-15 tahun (94.72%), umur 16-18 tahun (70.61%) dan umur 19-24 tahun (22.95%), dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan 12 tahun / hingga SMA/MA/SMK.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa  kemerdekaan memiliki  sebuah janji untuk (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia pemerintah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh elemen bangsa, wajib ikut serta mewujudkan visi mulia ini. Semangat yang menggelora ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari dua dasar pijakan pendidikan (UUD 1945 dan UU No. 20/2003) di atas mengisyaratkan beberapa hal, 1) pendidikan adalah proses sadar yang terencana 2) pendidikan dirancang supaya peserta didik dapat aktif, dan  3) pendidikan bukan mematikan ide, gagasan dan kreatifitas anak tapi sebaliknya sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan potensi dirinya baik potensi keagamaan, potensi penguasaan diri maupun potensi pengembangan keterampilannya.

Sederhananya, dapat dikemukakan tentang perlunya pembinaan yang sistematis dan bermakna bahwa pendidikan di Indonesia harus diarahkan kepada terbinanya manusia yang dirumuskan dalam tujuan di atas.Dalam kaitannya dengan tulisan ini, maka komitmen pada usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terwujudnya generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas menjadi harapan bersama setidaknya menekankan pada pentingnya pendidikan untuk anak bangsa ini. Pendidikan setidaknya hingga saat ini masih dianggap menjadi solusi dalam menyelesaikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Dampak dari seriusnya pembenahan pendidikan akan memberi pengaruh pada watak dan karakter sebuah bangsa. Kita semua pasti sepakat Bukankah pendidikan adalah mengubah cara pandang seseorang terhadap masa depan. Ingin melihat Indonesia masa depan maka lihatlah bagaimana proses pendidikan saat ini,jika pengelolaan pendidikan  tidak tepat maka sudah bisa kita pastikan masa depan bangsa akan carutmarut dan tidak jelas arah dan tujuan nya. Ternyata jayanya sebuah bangsa tidak hanya dilihat dari sumber daya alamnya saja, namun juga sumber daya manusia menjadi peran penting dalam pengolahannya. Karena itu pendidikan sebagai upaya mendewasakan manusia menjadi landasan majunya sebuah bangsa.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini institusi yang menangani bidang pendidikan khususnya Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islamnya memiliki tanggung jawab dan komitmen guna mewujudkan visi bangsa ini.Mulianya cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 di atas, diwujudkan dengan disediakannya anggaran pendidikan oleh Pemerintah Indonesia dengan menganggarkan Rp 49, 2 triliun untuk tahun anggaran 2016, atau menempati posisi keenam setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 104,1 triliun, Kementerian Pertahanan dengan Rp 99, 5 triliun, Kepolisian RI dengan Rp 73 triliun, Kementerian Kesehatan dengan 63, 5 triliun dan Kementerian Agama dengan Rp 57, 1 triliun.

Namun untuk tahun Anggaran tahun 2017 terjadi penurunan untuk pendidikan yakni sebesar Rp 39,82 triliun. Ini adalah hasil kesepakatan antara Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan anggaran tahun 2017 difokuskan pada empat hal lainnya, yaitu rehab sekolah dan ruang kelas, pembangunan laboratorium sekolah dan perpustakaan sekolah, pemberian tunjangan profesi guru non-PNS, dan pendampingan 74-ribu sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.

Sutria, seorang guru SMK 1 di Tebas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dalam sebuah tulisannya di Harian Pontianak Post mengklasifikasikan empat kondisi anak-anak yang sedang belajar di sekolah-sekolah. Keempat kondisi tersebut berdasarkan pengamatannya di lapangan yakni (1) anak-anak usia sekolah yang berminat untuk sekolah dengan ekonomi yang mendukung, (2) anak-anak usia sekolah yang berminat untuk sekolah namun ekonominya kurang mendukung, (3) anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah tapi ekonominya kuat, (4) anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah dan ekonomi yang tidak mendukung.

Konsep Pendidikan untuk Semua

Nawacita atau sembilan program prioritas Kabinet Kerja Bapak Ir .H.Joko Widodo dan Bapak H.M.Yusuf Kalla diantaranya adalah prioritas program pendidikan dan kebudayaan. Untuk program ini meliputi enam program prioritas yakni penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, kemudian prioritas dalam hal akses dan kualitas pendidikan, selanjutnya prioritas ketiga adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, berikutnya meningkatkan dan penguatan pelestarian dan diplomasi budaya, prioritas kelima adalah peningkatan dan penguatan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa melalui pengembangan kosakata, penyebarluasan Bahasa Indonesia di luar negeri dan prioritas terakhir adalah penguatan tata kelola dan pelibatan publik.

Hal ini makin diperjelas dengan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019 yakni Mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Pendidikan yang meluas bermakna bahwa akses pendidikan harus dapat dinikmati seluas-luasnya, baik luas secara geografis maupun luas dalam arti siapapun dan dimanapun dapat menikmati pendidikan dengan seharusnya dan sewajarnya.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk dapat memperoleh pendidikan. Pendidikan yang merata dimaksudkan bahwa akses pendidikan dapat diterima oleh semua anak di negeri ini, anak usia sekolah harus tetap bersekolah, anak yang berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan akses pendidikan yang mudah. Intinya pendidikan harus dapat dinikmati semua anak.

Tidak ada perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dalam hal penerimaan dan penyerapan pengetahuan (transfer of knowledge) termasuk di dalamnya tidak ada perbedaan penyikapan terhadap satu anak dengan anak lainnya. Tidak boleh ada persepsi pada sekolah yang dipandang hanya untuk orang-orang borjuis dan Kaya raya. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama dan batasan geografis. Tidak boleh ada perbedaan sikap dalam melayani anak-anak bangsa, bukankah hasil pendidikan tidak dinikmati untuk saat ini saja tapi untuk kejayaan pada 10, 20 dan mungkin 50 tahun yang akan datang.

Pendidikan yang pilih kasih,terkesan diskriminatif dan pendidikan yang tidak merata sesungguhnya hanya akan menyisakan berkumpulnya generasi  bangsa yang tidak berfaham multikultural, adanya anggapan anak tiri karena tersedianya komponen pendidikan (fasilitas, kebijakan pemerintah, kualitas tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kualitas prestasi siswa) secara maksimal hanya pada daerah tertentu, akibat inilah sesungguhnya yang dikhawatirkan. Pendidikan yang merata adalah persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tidak menumpuk pada satu wilayah, adalah pendidikan yang bisa diakses siapapun, Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Berkeadilan menjadi azas pendidikan agar tidak terjadi penumpukan dan sentralisasi pusat-pusat pendidikan. akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.Dalam hal para pengambil keputusan di level nasional tentu sesuatu yang harus dan wajar dalam rangka menjaga kebersamaan komitmen dan kesamaan tujuan nasional, namun jika pada tataran operasional yang terjadi adalah sentralisasi itu tadi, maka tidak menutup kemungkinan letupan-letupan berupa tuntutan-tuntutan akan terjadi.

Mencermati kekhawatiran tidak meluas dan meratanya pendidikan di negeri ini bisa disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

  1. Penyebaran tenaga pendidik yang tidak proporsional
  2. Lemahnya kompetensi guru
  3. Lambannya pembenahan infrastruktur misalnya akses jalan menuju lokasi sekolah, jalan yang rusak parah dan gedung yang sangat tidak layak.
  4. Lemahnya kompetensi guru

Kompetensi guru misalnya kompetensi kepribadian hendaknya menjadikan profesi guru sebagai panggilan hati, sebagai profesi mulia dengan cita-cita yang mulia pula.Pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan sudah ditegaskan dan diamanatkan oleh Undang-Undang 1945, hanya bahwa hendaknya ia tidak hanya sebatas wacana pada spirit dan semangat tapi bagaimana ia diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata dan konkrit. Seluruh komponen warga NKRI harus menyatukan gerak langkah dan mendekatkan persepsi untuk mempersiapkan generasi masa depan. Membenahi pendidikan saat ini untuk kejayaan masa depan. Jayalah Indonesiaku Jayalah negeriku. Semoga.

***

Categorised in:

No comment for Strategi Mengakses Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan untuk Semua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *